Jakarta, PDNTB.id – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menegaskan ketidaksetujuannya terhadap usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin ‘Barisan Nasional’, sebuah koalisi yang mencakup seluruh partai pendukung Prabowo-Gibran.
“Dalam politik, tidak mungkin sebuah partai untuk menyerahkan kedaulatan dan kebijakan partainya kepada individu tertentu seperti yang diusulkan PSI,” ungkap Syarief, Kamis (14/3/2024).
Usulan tersebut pertama kali muncul dari Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie. Menurut Jeffrie, konsep ‘Barisan Nasional’ mirip dengan koalisi permanen yang ada di Malaysia.
Baca Juga:
Banjir Bandang di Sumbar, Ini Instruksi AHY kepada Kader Demokrat
Namun, Syarief menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dari Malaysia, dengan Indonesia menerapkan sistem presidensial sedangkan Malaysia memiliki sistem parlementer.
Syarief juga menyoroti bahwa konsep tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam hal kedaulatan dan kebijakan partai-partai politik di Indonesia.
“Partai-partai politik di Indonesia tidak mungkin meleburkan kedaulatan dan kebijakan mereka dalam satu entitas,” tegasnya.
Baca Juga:
Zarkasi Tegaskan Demokrat KLU Punya Nilai Strategis Pada Pilkada Mendatang
Selain itu, Syarief juga menyoroti potensi politik transaksional yang dapat timbul dengan konsep tersebut.
Menurutnya, konsep ‘Barisan Nasional’ dapat membuka celah bagi transaksi politik di tingkat pilkada yang dapat mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia.
Dalam pilkada, Jeffrie menyatakan bahwa konsep ini dapat memperkecil jumlah kontestan dengan menciptakan konvensi internal untuk menentukan calon yang diusung.
Baca Juga:
Demokrat NTB Duga Kecurangan Pemilu di Sekotong Sangat Jelas
Namun, Syarief mempertanyakan keberlanjutan dari konsep tersebut dalam sistem presidensial Indonesia yang lebih terbuka terhadap banyaknya peserta pemilihan.
