Demokrat NTB Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup

Mataram, PDNTB.id – Wacana pemilu dengan sitem proporsional tertutup dipandang sebagai langkah mundur sehingga harus ditentang.

Demikian dikatakan Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman (IJU) kepada wartawan di Mataram, Ahad (1/1/2023).

Menurut dia, kembali ke sistem proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap reformasi.

“Wacana ini adalah ide dari oligarki yang ingin menutup ruang partisipasi (rakyat) dan demokratisasi di NKRI,” tukasnya.

IJU menegaskan, Partai Demokrat bersama rakyat tidak mau lagi dibawa ke masa-masa kelam sebelum reformasi, ketika rakyat tidak bisa menentukan siapa calon anggota legislatif yang terpilih.

Dalam sistem proporsional tertutup, kata IJU, representasi hanya diberikan kepada para oligarki partai politik.

Jika sistem tertutup itu berjalan maka para pemilih hanya diberikan logo partai politik pada surat suara, bukan nama calon anggota legislatif.

“Saya kira ide (wacana sistem proporsional tertutup) ini adalah ide yang sangat buruk,” ujar IJU.

Lebih lanjut dia mengimbau lembaga-lembaga masyarakat yang konsen dalam perjuangan demokratisasi untuk menyuarakan penolakan terhadap wacana sistem proporsional tertutup tersebut.

“Jangan lagi kita mengalami kemunduran dalam demokratisasi yang sudah kita jalani paling tidak sejak reformasi 24 tahun terakhir,” ucapnya.

Sementara itu wacana sistem proporsional tertutup mencuat sejak adanya upaya judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh enam orang yakni Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijo.

Uji materi tersebut didukung oleh PDIP dan mendapat tentangan keras dari Partai Demokrat dan Nasdem.