Pemerintah Tak Abaikan Masyarakat Adat Papua dalam Pembangunan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono dalam suatu acara di Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (5/6/2024).
BEKASI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjamin pemerintah tidak akan mengabaikan kepentingan masyarakat adat Papua dalam proyek-proyek pembangunan.
Hal itu disampaikan AHY dalam suatu acara di Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu.
Dia menegaskan kepentingan masyarakat adat akan diperhatikan dalam rencana konversi lahan hutan adat suku Awyu di Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Papua Barat.
Menurut AHY, Presiden Joko Widodo berkomitmen memprioritaskan kesejahteraan masyarakat adat dalam setiap tahap pembangunan.
Baca Juga:
Indonesia Mempercepat Transisi Energi melalui Produksi Biofuel
“Kita harus memastikan bahwa pembangunan di Papua tidak merugikan masyarakat lokal. Ini tentang keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” kata AHY.
Protes baru-baru ini oleh suku Awyu di Boven Digoel dan suku Moi di Sorong menyoroti keprihatinan mereka atas rencana konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.
Mereka menganggap hutan sebagai sumber kehidupan, makanan, dan budaya mereka.
Baca Juga:
AHY Raih Pujian Internasional, Uruguay Pelajari Sukses Reforma Agraria Indonesia
Tagar #AllEyesOnPapua yang viral di media sosial mencerminkan kekhawatiran global terhadap dampak deforestasi di Papua, terutama di Boven Digoel yang luasnya lebih dari setengah Jakarta.
Pada 27 Mei, protes di depan Mahkamah Agung oleh suku Awyu dan Moi menegaskan penolakan mereka terhadap deforestasi yang dikhawatirkan mengancam keberlangsungan hidup mereka.
