AHY Hadiri Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir di Komisi II DPR RI, Senin (25/3), untuk rapat kerja perdana setelah dilantik menjadi menteri.
Jakarta – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir di Komisi II DPR RI pada Senin siang (25/3) untuk rapat kerja perdana setelah dilantik menjadi Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kedatangan AHY kali ini bukan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, melainkan sebagai menteri yang baru menjabat.
“Saya hadir hari ini untuk mengikuti rapat kerja. Agenda utamanya adalah perkenalan dan pemaparan program kerja. Sebagai menteri baru, saya ingin memperkenalkan diri kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR,” kata AHY kepada wartawan sebelum memasuki ruang sidang Komisi II DPR RI di Jakarta.
Setibanya di ruang sidang, AHY langsung memperkenalkan diri mulai dari latar belakang pendidikan hingga pengalaman jabatan yang pernah diemban.
Dalam suasana yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, AHY menceritakan perjalanan pendidikan militernya sebagai anggota Pasukan Perdamaian serta latar belakang pendidikan formal lainnya.
Baca Juga:
Dulu Oposisi, Sekarang Demokrat Ingin Berkontribusi Maksimal di Pemerintahan
Setelah perkenalan diri, AHY mulai memaparkan sejumlah capaian kinerja Kementerian ATR/BPN di tahun 2023 serta mengidentifikasi prioritas untuk tahun 2024 yang saat ini menjadi tanggung jawabnya.
“Dengan didampingi oleh Wakil Menteri (Raja Juli Antoni) dan staf Kementerian ATR/BPN, izinkan saya menyampaikan program-program kerja yang telah kami laksanakan pada tahun 2023. Ini penting untuk menjaga agar Komisi II DPR terinformasi tentang langkah-langkah yang telah diambil,” ucap AHY.
Lebih lanjut, AHY menyatakan harapannya agar paparannya mendapatkan masukan yang berharga dari Komisi II DPR terkait bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang.
Baca Juga:
AHY Sambangi Fraksi Partai Demokrat untuk Pertama Kalinya Setelah Menjadi Menteri
“Permasalahan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang sangatlah kompleks. Ini menyangkut isu-isu rakyat dan keadilan, namun juga penting sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian hukum adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang,” tambahnya sebelum melanjutkan paparan tentang program kerja dan capaian kinerja Kementerian ATR/BPN.
Dalam rapat kerja tersebut, AHY berharap dapat membangun sinergi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan serta pelayanan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang untuk kemajuan Indonesia.
