Anggota FPD DPRD NTB Akan Dievaluasi
Mataram – Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat NTB Surya Dinata membenarkan akan ada evaluasi kinerja terhadap tujuh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD NTB.
“Ya nanti akan ada evaluasi, tapi mungkin lebih tepatnya disebut diskusi ya, nanti kalau disebut evaluasi kesannya kita mencari-cari kesalahan orang,” katanya, kemarin.
Evaluasi itu diharapkan menghasilkan peta kekuatan Partai Demokrat di DPRD NTB. Mulai dari keunggulan dan kelemahan fraksi dalam mengemban amanat politik partai.
“Jadi kita merasa tidak mungkin partai dapat bergerak, tanpa dukungan fraksi,” imbuhnya.
DPD Partai Demokrat NTB ingin mendapat pandangan utuh mengenai kerja-kerja politik anggota fraksi. Baik yang duduk dalam struktur kepengurusan fraksi atau yang menduduki jabatan strategis Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Kalau fraksi lain misalnya dapat sesuatu, mengapa kita tidak bisa? Apa kendalanya, lalu bagaimana cara mengatasinya, nah diskusi semacam itu yang ingin kita lakukan,” terangnya.
Mengingat dalam catatan pengurus terdapat sejumlah target politik yang dianggap belum bisa dijalankan secara maksimal oleh anggota fraksi.
Termasuk dalam menjalankan tugas fraksi mengawal pemerintahan Dr H Zulkieflimansyah-Hj Sitti Rohmi Djalilah dan menempatkan Demokrat sebagai partai pengusung.
“Setelah (evaluasi) itu, baru kita bisa membuat kesimpulan, apa yang kurang dan perlu diperbaiki, baru kita bisa memberi tahu hasilnya,” terangnya.
Hasil evaluasi itu akan menjadi pijakan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB memutuskan langkah strategis guna memaksimalkan lagi kerja fraksi.
“Jadi kita ingin meminta pendapat teman-teman di fraksi, sebagai partai pengusung dari kepemimpinan Zul-Rohmi apa yang sudah kita dapat, nanti kita lihat seperti apa sih unek-unek mereka,” urainya.
Evaluasi itu juga untuk mengetahui alasan sejumlah kader Demokrat yang menduduki posisi strategis, belum menunjukkan loyalitas bagi partai sejauh ini.
Antara lain disebutkan Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy dan Ketua Komisi 3 DPRD NTB TGH Mahally Fikri.
“(Sukiman dan Mahally) tidak pernah aktif dan menjalin komunikasi dengan kami (pascapelantikan),” katanya.
Suryadinata belum mengetahui alasan jelas dua kader Demokrat itu tidak pernah ikut agenda partai.
“Itulah kita akan jadwalkan, agar bisa bertemu dengan kami semua (di pengurus DPD),” jelasnya.
Terpisah TGH Mahally Fikri yang dimintai pendapat tentang rencana DPD Partai Demokrat NTB akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja fraksi Demokrat menjawab normatif.
“Evaluasi kinerja dalam setiap organisasi dan atau satuan kerja untuk meningkatkan kinerja itu penting dan harus kita dukung. Yang penting juga evaluasi itu dilakukan secara profesional dan terukur,” katanya.
Berita ini sudah tayang di lombokpost.jawapos.com pada 20 Juli 2022 dengan judul: “Tujuh Anggota Fraksi Demokrat NTB Bakal Dievaluasi”
